Top News: Sri Mulyani: Pendapatan Pajak 2025 Mungkin Tak Tercapai
Jakarta, 27 April 2024 – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kekhawatirannya mengenai target pendapatan pajak Indonesia pada tahun 2025. Dalam beberapa kesempatan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa target pendapatan pajak yang ditetapkan pemerintah mungkin tidak akan tercapai sesuai dengan proyeksi awal akibat berbagai faktor ekonomi dan kepatuhan wajib pajak yang belum optimal.
Menurut Sri Mulyani, target pendapatan pajak dalam APBN 2025 dirancang cukup ambisius, sejalan dengan rencana penguatan penerimaan negara untuk mendukung pembangunan nasional dan pengurangan ketimpangan. Namun, berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk perlambatan ekonomi global, ketidakpastian pasar, serta faktor domestik seperti kepatuhan wajib pajak dan reformasi sistem perpajakan, membuat target tersebut menjadi sulit dicapai.
“Dalam situasi saat ini, kami memandang bahwa pencapaian target pendapatan pajak 2025 mungkin tidak akan optimal. Kami harus realistis dan menyesuaikan langkah-langkah strategis agar penerimaan negara tetap stabil dan berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.
Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pendapatan pajak adalah pertumbuhan ekonomi nasional yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif, namun tingkat kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan. Banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memanfaatkan insentif dan fasilitas yang disediakan pemerintah, serta masih terdapat tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.
Selain itu, faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan kondisi ekonomi global juga berdampak langsung pada potensi penerimaan pajak Indonesia. Harga minyak dan komoditas lainnya yang tidak stabil berpengaruh besar terhadap pendapatan dari sektor terkait. Di sisi lain, upaya reformasi perpajakan yang selama ini menjadi fokus pemerintah juga memerlukan waktu dan strategi yang matang agar dapat meningkatkan basis wajib pajak secara signifikan.
Sri Mulyani menekankan bahwa pemerintah akan terus melakukan berbagai inovasi dan reformasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan perpajakan. Salah satunya dengan memperkuat sistem digitalisasi dan pengawasan berbasis teknologi agar wajib pajak lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya dan pemerintah dapat menghindari kebocoran penerimaan.
Selain itu, pemerintah juga berencana memperluas basis pajak melalui penguatan pengawasan terhadap sektor informal dan usaha kecil menengah. Di samping itu, peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya membayar pajak juga akan terus dilakukan agar tingkat kepatuhan meningkat.
Meskipun target pendapatan pajak 2025 diperkirakan sulit tercapai, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah tetap optimis dalam menjaga stabilitas fiskal dan perekonomian nasional. “Kami akan terus melakukan langkah-langkah strategis agar penerimaan negara dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia,” tuturnya.
Dengan berbagai tantangan yang ada, para ahli ekonomi menyarankan agar pemerintah lebih fleksibel dan adaptif dalam menyusun kebijakan fiskal. Mereka menilai bahwa keberhasilan dalam mencapai target pendapatan pajak tidak hanya bergantung pada angka, tetapi juga pada keberlanjutan reformasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perpajakan.
Sebagai penutup, Sri Mulyani mengajak seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha untuk bekerja sama dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pembangunan nasional. Ia menegaskan bahwa keberhasilan mencapai target pendapatan pajak sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program-program pemerintah dan kemajuan Indonesia di masa depan.